BAKN Pantau Tindak Lanjut Pemprov Banten atas LHP BPK

17-01-2019 / B.A.K.N.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Junaidi Auly saat mengikuti Kunjungan Kerja BAKN DPR RI ke Serang, Provinsi Banten.Foto :Geraldi/rni

 

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Junaidi Auly mengatakan BAKN ingin melihat perkembangan dari proses tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten terhadap temuan-temuan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada tahun 2018. Termasuk temuan di tahun-tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti itu juga menjadi perhatian BAKN.

 

“Kalau dari Provinsi Banten, saya lihat cukup baik progresnya. Karena memang dari beberapa yang mereka lakukan, hasil temuan direkomendasikan, untuk dikembalikan dan follow up-nya rata-rata sudah sesuai,” kata Junaidi saat Kunjungan Kerja BAKN DPR RI ke Serang, Provinsi Banten, Senin (14/1/2019), yang dipimpin Wakil Ketua BAKN DPR RI Willgo Zainar.

 

BPK mengungkapkan adanya temuan dan permasalahan yang berakibat kerugian daerah berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dari hasil rekapitulasi temuan dan permasalahan, berakibat kerugian daerah berdasarkan LKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Banten pada Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2017.

 

Untuk Pemerintah Provinsi Banten, tahun 2015 terdapat 3 permasalahan dengan nilai kerugian sebesar Rp 900,2 juta, tahun 2016 terdapat 4 permasalahan dengan nilai kerugian sebesar Rp 2,9 miliar, dan ahun 2017 terdapat 1 permasalahan dengan nilai kerugian sebesar Rp 65,53 juta.

 

Berdasarkan hasil diskusi dengan Direktorat Utama dan Pembinaan dan Pembangunan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum) BPK RI, sampai dengan Desember 2018, terdapat 219 kasus Tuntutan Perbendaharaan pada pemerintah daerah. Dari jumlah tersebut, 212 kasus atau 96,80 persen sudah selesai dinilai dan ditetapkan oleh Majelis Tuntutan Perbendaharaan (MTP) BPK RI. (opi/sf)

BERITA TERKAIT
Dukung Swasembada dan ROA 1,5 Persen di 2025, Aset Idle Perhutani Harus Dioptimalkan
22-08-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Bogor –Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sohibul Imam, menekankan pentingnya seluruh BUMN...
Herman Khaeron: Kerja Sama Perhutani Harus Transparan, Banyak Kawasan Tak Beri Benefit
21-08-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Bogor –Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, menegaskan kunjungan kerja BAKN ke kawasan Perhutani Sentul,...
BAKN DPR RI Desak Perhutani Perbaiki Tata Kelola, Tindaklanjuti Temuan BPK
21-08-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Bogor – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Perum Perhutani di Sentul, Bogor,...
Arjuni Sakir Ungkap Potensi Bias Pemeriksaan dalam Proses Penilaian Profesional BPKP
23-07-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pemeriksaan Keuangan dan...